Senin, 14 September 2020

Memilih bentuk struktur organisasi

 Bagi sebuah perusahaan, struktur organisasi merupakan salah satu fungsi dasar bagi sebuah manajemen untuk mencapai target, strategi, dan sasaran yang ditetapkan oleh sebuah perusahaan. 
Dengan kata lain, pengorganisasian dalam perusahaan sangat erat kaitannya dengan pembagian dan pengelompokan kegiatan, tugas masing-masing departemen perusahaan, dan manajemen sumber daya manusia, serta bagaimana cara mendelegasikan tugas tersebut kepada individu atau divisi tertentu untuk menjalankannya.  
Itu sebabnya, penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan bentuk perusahaan sangatlah penting untuk diterapkan, baik pada perusahaan berskala kecil maupun perusahaan berskala besar. Biasanya, struktur organisasi perusahaan digambarkan dengan bagan (organization chart). Nah, jika Anda ingin lebih tahu tentang struktur organisasi mana yang paling sesuai dengan bentuk perusahaan Anda, berikut adalah beberapa jenis struktur organisasi yang lazim digunakan oleh perusahaan. 
Pentingnya Struktur Organisasi pada Perusahaan
1. Memberikan Kejelasan dalam Tanggung Jawab
2. Menjelaskan Kedudukan dan Koordinasi Masing-masing Penyusun Perusahaan
3. Menjelaskan Bagaimana Jalur Hubungan antara Masing-masing Hierarki
4. Memberikan Uraian Tugas yang Dibebankan Secara Jelas
Jenis-jenis Struktur Organisasi pada Perusahaan
1. Struktur Organisasi Fungsional (Functional Structure Organization)
2. Struktur Organisasi Divisional (Divisional Structure Organization)

Pada umumnya bentuk struktur organisasi berbeda-beda dan masing-masing bentuk memiliki kelebihan dan kelemahan.

Menurut Hasibuan (2010:150), bentuk struktur organisasi yang didasarkan pada hubungannya terdapat 5 (lima) jenis, yaitu :

1. Bentuk Struktur Organisasi Garis (Line Organization)
Ciri-ciri organisasi garis

  • Skala Organisasinya relatif kecil dan sederhana.
  • Hubungan antara atasan dengan bawahan bersifat langsung melalui garis wewenang terpendek.
  • Puncak pimpinan biasanya adalah pemilik perusahaan dan merupakan satu-satunya sumber kekuasaan, keputusan dan kebijakan dari organisasi.
  • Jumlah karyawan relatif sangat sedikit dan pada umumnya saling mengenal.
  • Tingkat spesialisasinya karyawan tidak begitu tinggi dan alat-alatnya yang digunakan masih sedikit.
  • Pimpinan Organisasi adalah satu-satunya sumber kekuasaan, keputusan, dan kebijaksanaan dari organisasi.
  • Setiap kepala unit memiliki wewenang dan tanggung jawab penuh atas segala bidang pekerjaan yang ada didalam unitnya.
  • Kesatuan pimpinan dan azas kesatuan komando tetap dipertahankan sepenuhnya.
  • Garis komando dan pengendalian tugas, tidak mungkin terjadi kesimpang siuran karena pimpinan langsung berhubungan dengan karyawan.
  • Proses pengambilan keputusan, kebijaksanaan, dan instruksi-instruksi berjalan cepat.
  • Pengawasan melekat dengan ketat terhadap kegiatan-kegiatan karyawan dapat di laksanakan.
  • Disiplin dan semangat kerja dari karyawan pada umumnya sangat baik.
  • Koordinasi relatif mudah dijalankan.
  • Rasa solidaritas para karyawan pada umumnya sangat tinggi karena mereka saling mengenal.
  • Tujuan pribadi pimpinan dan tujuan organisasi seringkali tidak dapat dibedakan.
  • Ada kecenderungan pimpinan bertindak secara otoriter/diktator.
  • Maju mundurnya organisasi sangat bergantung kepada kemampuan pimpinan, karena wewenang menetapkan keputusan, kebijaksanaan, dan pengendalian dipegang sendiri.
  • Organisasi secara keseluruhan terlalu bergantung pada satu orang.
  • Kaderisasi dan pengembangan bawahan kurang mendapatkan perhatian, karena mereka tidak diikutsertakan dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan pengendalian.
  • Rencana, keputusan, kebijaksanaan dan pengendalian relatif kurang baik, karena adanya faktor keterbatasan manusia.
2. Bentuk Struktur Organisasi Garis dan Staf (Line and Staff Organization)
Ciri-ciri Bentuk Struktur organisasi garis dan staf
  • Pimpinan puncak hanya satu orang dan dibantu oleh para staf.
  • Hanya terdapat dua kelompok wewenang, yaitu wewenang lini dan wewenang staf.
  • Kesatuan komando tetap dipertahankan dan setiap atasan mempunyai bawahan tertentu dan setiap bawahannya hanya mempunyai seorang atasan langsung.
  • Skala organisasinya besar, karyawannya banyak dan pekerjaannya bersifat kompleks.
  • Hubungan antara atasan dengan bawahannya bersifat tidak langsung.
  • Antara pimpinan dan para karyawan tidak semuanya saling mengenal.
  • Spesialisasi yang beraneka ragam diperlukan dan dapat di gunakan secara maksimal.
  • Asas kesatuan pimpinan tetap dipertahankan karena pimpinan tetap berada dalam satu tangan saja.
  • Terdapat pembagian wewenang yaitu wewenang lini dan wewenang staf.
  • Terdapat pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antara pimpinan, staf dan pelaksana.
  • Pimpinan mempunyai bawahan tertentu, sedang bawahan hanya mempunyai seorang atasan tertentu saja.
  • Bawahan hanya mendapat perintah dan memberikan tanggung jawab kepada seorang atasan tertentu saja.
  • Pelaksanaan tugas-tugas pimpinan relatif lebih lancar, karena mendapat bantuan data, informasi, saran-saran, dan pemikiran para stafnya.
  • prinsip “the right man in the right place” lebih mudah untuk di laksanakan.
  • Organisasi ini fleksibel dan luwes, karena dapat diterapkan pada organisasi besar maupun kecil, organisasi perusahaan maupun organisasi sosial.
  • Kedisiplinan dan moral karyawan tinggi, karena tugas-tugasnya sesuai dengan keahliannya.
  • Keuntungan dari spesialisasi dapat diperoleh seoptimal mungkin.
  • Koordinasi relatif mudah dilaksanakan, karena sudah ada pembagian tugas yang jelas.
  • Bakat karyawan yang berbeda-beda dapat dikembangkan, karena mereka bekerja sesuai dengan kecakapan dan keahliannya.
  • Perintah dan pertanggungjawaban melalui garis vertikal terpendek.
  • Kelompok pelaksana sering bingung untuk membedakan perintah atau bantuan nasihat.
  • Solidaritas dan esprit de corp karyawan kurang baik karena mereka tidak saling mengenal.
  • Persaingan kurang sehat sering terjadi, sebab setiap unit atau bagian menganggap tugasnyalah yang terpenting.
Ciri-ciri organisasi fungsional
  • Pembagian tugas secara tegas dan jelas dapat dibedakan.
  • Bawahan akan menerima perintah dari beberapa orang atasan.
  • Penempatan pejabat didasarkan pada spesialisasinya.
  • Koordinasi menyeluruh biasanya hanya di butuhkan pada tingkat atas.
  • Hanya terdapat dua kelompok wewenang yaitu lini dan fungsional.
  • Spesialisasi karyawan dapat dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal.
  • Keuntungannya adanya spesialisasi dapat diperoleh seoptimal mungkin.
  • Para karyawan akan terampil dibidangnya masing-masing.
  • Efisiensi dan produktivitas dapat ditingkatkan.
  • Solidaritas, moral dan kedisiplinan karyawan yang mengerjakan pekerjaan yang sama tinggi.
  • Direktur Utama tugasnya ringan, karena para direkturnya adalah spesialis dibidangnya masing-masing.
  • Bawahan sering bingung karena mendapat perintah dari beberapa atasan.
  • Pekerjaan kadang-kadang sangat membosankan karyawan.
  • Karyawan sulit mengadakan alih tugas akibat dari spesialisasi yang mendalam, kecuali mengikuti pelatihan terlebih dahulu.
  • Karyawan selalu mementingkan pekerjaan di bidangnya atau spesialisasinya sehingga membuat koordinasi secara menyeluruh sulit dilakukan.
  • Sering terjadi solidaritas kelompok yang berlebihan sehingga dapat menimbulkan pengkotak-kotakkan ikatan karyawan yang sempit.
5. Bentuk Organisasi Komite.
Ciri-ciri organisasi komite
  • Pembagian tugasnya jelas dan tertentu.
  • Wewenang semua anggota sama besarnya.
  • Tugas pimpinan dilaksanakan secara kolektif dan tanggung jawabnya pun secara kolektif.
  • Pelaksana di kelompokkan berdasarkan bidang / komisi tugas tertentu yang harus dilaksanakan dalam bentuk tugas.
  • Keputusan merupakan keputusan semua anggotanya.
  • Keputusan yang diambil relatif lebih baik, karena diputuskan oleh beberapa orang.
  • Kecenderungan untuk bertindak secara otoriter/diktator dapat dicegah.
  • Pembinaan dan partisipasi dapat ditingkatkan.
  • Penanggung jawab keputusan kurang jelas, sebab keputusan merupakan keputusan bersama.
  • Waktu untuk mengambil keputusan lama dan biayanya besar.
  • Adanya tirani mayoritas yang dapat memaksakan keinginannya melalui voting suara.

Struktur organisasi adalah sebuah hierarki (jenjang atau garis yang bertingkat) berisi komponen-komponen pendiri dan penyusun perusahaan yang menggambarkan adanya pembagian kerja, dan bagaimana aktivitas dalam perusahaan yang berbeda mampu dikoordinasikan. Struktur organisasi yang baik akan menunjukkan adanya spesialisasi pada masing-masing fungsi pekerjaan, saluran perintah dari atasan, maupun penyampaiannya melalui sebuah laporan.

Struktur organisasi adalah sistem yang digunakan untuk mendefinisikan hierarki dalam sebuah organisasi dengan tujuan untuk menetapkan cara sebuah organisasi dapat beroperasi, dan membantu organisasi tersebut dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan di masa depan.

Adapun beberapa hal yang membuat struktur organisasi dalam perusahaan menjadi sangat penting, adalah karena berbagai fungsinya, sebagai berikut :

Masing-masing anggota dalam jenjang / hierarki sebuah struktur organisasi dalam perusahaan memiliki tanggung jawab tentang tugas-tugas dan segala kewajiban yang harus mereka pertanggungjawabkan kepada atasannya langsung yang telah memberikan wewenang kepadanya. 

Inilah pentingnya memiliki struktur organisasi perusahaan, yaitu untuk memberikan kejelasan mengenai pelaksanaan atau pengimplementasian terhadap kewenangan yang perlu dipertanggungjawabkan oleh masing-masing anggota yang berada dalam struktur organisasi tersebut.

 

Seorang karyawan, yang namanya tercantum dalam hierarki struktur organisasi sebuah perusahaan, sebenarnya dapat lebih mempermudah dalam mengkoordinasikan kedudukan dan hubungannya dengan fungsi pekerjaan yang telah dipercayakan kepadanya.

Hal ini sangat dibutuhkan untuk menghindari adanya kesalahan informasi atau komunikasi (missed communication) yang berdampak negatif pada bisnis Anda yang sedang berkembang, serta dapat digunakan sebagai landasan dalam menyelesaikan pekerjaan yang memerlukan komunikasi dan diskusi antar jenjang atau jabatan dalam struktur organisasi tersebut.

 

Dalam sebuah organisasi, sangat dibutuhkan kejelasan hubungan yang tergambar dalam hierarki / jenjang struktur organisasi tersebut. Ini dibutuhkan untuk mengefektifkan jalur penyelesaian sebuah pekerjaan sehingga dapat saling memberikan keuntungan pada masing-masing anggota dalam struktur organisasi tersebut.

 

Setiap tugas atau deskripsi pekerjaan yang terdapat dalam sebuah struktur organisasi dalam perusahaan tentunya akan sangat membantu semua pihak yang terkait di dalamnya. Baik itu atasan, maupun bawahannya dalam struktur organisasi tersebut. 

Bagi seorang atasan, setiap deskripsi pekerjaan bawahannya akan membantu mereka dalam melakukan pengawasan dan pengendalian bila ada uraian pekerjaan yang tidak sesuai. Sedangkan bagi seorang bawahan, setiap deskripsi pekerjaan yang jelas dapat membantu mereka untuk lebih berkonsentrasi dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya.

Lazimnya, ada 6 jenis struktur organisasi yang dikenal dalam sebuah perusahaan, antara lain :

 

Struktur organisasi fungsional merupakan jenis struktur organisasi ini yang paling umum digunakan oleh sebuah organisasi atau perusahaan. Dalam struktur organisasi fungsional, pembagian kerjanya dilakukan berdasarkan fungsi pada masing-masing manajemen. Antara lain, seperti Manajemen Keuangan, Manajemen Pemasaran dan Sumber Daya Manusia, Manajemen Produksi, dan lain-lain. 

Setiap karyawan yang memiliki skill dan keterampilan yang sama, akan dikelompokkan ke dalam satu unit kerja. Inilah yang menyebabkan jenis struktur organisasi ini sangat tepat diterapkan pada sebuah organisasi maupun perusahaan yang hanya menghasilkan beberapa jenis produk atau jasa layanan. 

Kelebihan jenis struktur organisasi ini adalah dapat menekan biaya operasional perusahaan, dan memudahkan tim manajerial untuk melakukan pengawasan dan evaluasi pada kinerja karyawan. 

Namun sayangnya, menerapkan jenis organisasi ini dapat berdampak pada kesulitan dalam berdiskusi dan berkomunikasi antara unit kerja yang satu dengan lainnya. Selain itu, pelatihan manajemen umum bagi karyawan juga memiliki keterbatasan. 

 

Struktur organisasi divisional adalah jenis struktur organisasi yang melakukan pengelompokan berdasarkan pada kesamaan produk, jasa/servis/layanan, pasar, dan letak geografisnya. Jenis struktur organisasi ini, lazimnya diterapkan pada sebuah perusahaan berskala menengah hingga perusahaan besar, karena biasa operasional yang dikeluarkan akan lebih tinggi jika dibandingkan dengan struktur organisasi fungsional.

Dengan menerapkan struktur organisasi divisional, berarti perusahaan Anda lebih memiliki kemudahan pengelolaan karena memecah divisi-divisi dalam perusahaan menjadi bagian yang lebih kecil. Sedangkan kelemahannya terletak pada masalah alokasi sumber daya, serta distribusi biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan.

Pada umumnya bentuk struktur organisasi berbeda-beda dan masing-masing bentuk memiliki kelebihan dan kelemahan.

Menurut Hasibuan (2010:150), bentuk struktur organisasi yang didasarkan pada hubungannya terdapat 5 (lima) jenis, yaitu :

Bentuk struktur ini di buat oleh Henry Fayol, diman didalam organisasi lini memiliki garis wewenang atau kekuasaan yang menghubungkan langsung secara vertikal dari atasan menuju bawahan.

Berikut adalah Ciri-ciri bentuk struktur organisasi garis adalah :

Kelebihan :

Kelemahan :

Pada dasarnya bentuk struktur organisasi Garis dan staf adalah percampuran antara organisasi garis dan organisasi fungsional.

Azas satu komando tetap dipertahankan dan pedelegasian wewenang dilakukan vertikal dari puncak pimpinan menuju pimpinan dibawahnya.

Puncak pimpinan memiliki hak menetapkan keputusan, kebijaksanaan dan juga merealisasikan tujuan perusahaan.

Untuk mempermudah pekerjaan dan tugasnya maka pucuk pimpinan dibantuk orelh para staf yang bertugas memberikan bantuan pemikiran, saran, informasi serta pelayanan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan.

Berikut adalah ciri-ciri organisasi lini dan staf :

Kelebihan:

Kelemahannya :

3. Bentuk Organisasi Fungsional

Bentuk organisasi fungsional ini di buat oleh F.W. Taylor yang disusun berdasarkan sifat dan macam pekerjaan yang harus dilakukan.

Pada bentuk organisasi ini pembagian kerja mendapat perhatian yang sungguh-sungguh.

Pembagian kerja di dasarkan pada spesialisasi dan setiap pejabat hanya mengerjakan suatu tugas atau pekerjaan sesuai dengan spesialisasinya.

Berikut adalah ciri-ciri organisasi fungsional :

Kelebihan :

Kelemahannya :

4. Bentuk Organisasi Lini, Staf dan Fungsional

Merupakan kombinasi dari organisasi lini, lini dan staf, dan fungsional serta biasanya dilakukan pada organisasi yang besar dan kompleks.

Pada tingkatan Dewan Komisaris (board of director) diterapkan bentuk organisasi lini dan staf sedangkan pada tingkat middle manager diterapkan bentuk organisasi fungsional.

Organisasi ini dilakukan dengan cara menggabungkan kebaikan dan menghilangkan kelemahan dari ketiga bentuk organisasi tersebut.


5. Bentuk Organisasi Komite.

Bentuk organisasi komite adalah sebuah organisasi yang setiap anggotanya mempunyai wewenang yang sama dan pimpinannya kolektif.

Organisasi komite mengutamakan pimpinan yang dapat berarti di dalam organisasi ini terdapat pimpinan kolektif presidium (plural executive) dan komite ini bersifat manajerial.

Komite dapat memiliki sifat formal atau informal dimana komite-komite tersebut dapat di bentuk sebagai bagian dari struktur organisasi formal, dengan tugas-tugas dan wewenang dibagikan secara khusus.

Ciri-ciri organisasi komite

Berikut adalah ciri-ciri organisasi komite :

  • Pembagian tugasnya jelas dan tertentu.
  • Wewenang semua anggota sama besarnya.
  • Tugas pimpinan dilaksanakan secara kolektif dan tanggung jawabnya pun secara kolektif.
  • Pelaksana di kelompokkan berdasarkan bidang / komisi tugas tertentu yang harus dilaksanakan dalam bentuk tugas.
  • Keputusan merupakan keputusan semua anggotanya.

Keunggulannya :

  • Keputusan yang diambil relatif lebih baik, karena diputuskan oleh beberapa orang.
  • Kecenderungan untuk bertindak secara otoriter/diktator dapat dicegah.
  • Pembinaan dan partisipasi dapat ditingkatkan.

Kelemahannya :

  • Penanggung jawab keputusan kurang jelas, sebab keputusan merupakan keputusan bersama.
  • Waktu untuk mengambil keputusan lama dan biayanya besar.
  • Adanya tirani mayoritas yang dapat memaksakan keinginannya melalui voting suara

sumber:
https://www.linovhr.com/jenis-struktur-organisasi/
https://www.pahlevi.net/bentuk-struktur-organisasi/



Minggu, 06 September 2020

Menerapkan penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja

 

Pengertian APBN

APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (UU APBN 2018) yang bertujuan untuk pembagunan Indonesia. APBN ini mencatat seluruh pendapatan yang diterima negara serta belanja atau pengeluaran pemerintah tiap tahunnya (1 Januari – 31 Desember). Penyusunan APBN Indonesia sendiri dilakukan oleh Kementerian Keuangan RI yang kemudian disetujui oleh DPR.

Tujuan Penyusunan APBN

Penyusunan APBN dilakukan untuk membiayai segala kepentingan negara demi mewujudkan perekonomian nasional yang lebih baik. Dari rincian APBN tersebut, pemeritah dapat melihat seberapa besar penerimaan negara yang diterima serta berapa besar biaya yang harus dibayarkan negara di tahun anggaran berjalan.

Fungsi APBN

APBN kemudian digunakan sebagai sumber pendanaan bagi pelaksanaan trilogi pembangunan yang mencakup: pertumbuhan, pemerataan, dan stabilisasi ekonomi. Tiga trilogi pembangunan ini sendiri merupakan sebuah realisasi dari teori tentang tiga fungsi fiskal yaitu:

1. Alokasi barang publik (allocation)

Merupakan fungsi yang bertugas untuk menyediakan barang publik (public goods provision) yang diharapkan dapat memberikan eksternalitas positif bagi investasi guna memacu pertumbuhan ekonomi. Contoh alokasi barang publik tersebut adalah jalan raya, sekolah, pelayanan kesehatan, dll.

2. Distribusi pendapatan (distribution)

Merupakan fungsi APBN dalam rangka memperbaiki distribusi pendapatan. Instrumen yang paling utama digunakan dalam memacu distribusi pendapatan adalah pajak dan subsidi. Pajak dan konsumsi ini memiliki dampak langsung yang dapat mempengaruhi ataupun mengarahkan keinginan kerja dan konsumsi masyarakat.

3. Stabilisasi perekonomian (stabilization)

Fungsi stabilisasi berkaitan erat dengan politik anggaran, tergantung keadaan ekonomi yang sedang terjadi. Dalam kondisi resesi (melemahnya pertumbuhan ekonomi), sebaiknya pemerintah menempuh politik anggaran deficit (budget deficit) untuk mendorong permintaan. Dalam kondisi ekonomi membaik (recovery), pemerintah sebaiknya menempuh politik anggaran surplus untuk menekan laju inflasi. Selain dua pilihan tersebut, ada pilihan lain yaitu anggaran berimbang (balance budget) yang dapat digunakan pada masa resesi ataupun pemulihan.

Mekanisme Penyusunan APBN

Sebelum melakukan penyusunan, ada beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan seperti asumsi ekonomi makro. Asumsi-asumsi tersebut kemudian menjadi acuan analisis dalam penyusunan APBN. Asumsi tersebut adalah:

1.      Keadaan ekonomi global yang diperkirakan mengalami pertumbuhan lebih baik dibandingkan dengan keadaan sebelumnya

2.      Proses pemulihan ekonomi diharapkan didukung oleh situasi politik, sosial, dan keamanan yang kondusif, sehingga dapat mengalami pertumbuhan yang lebih baik dari tahun sebelumnya

3.      Harga minyak bumi di pasar internasional diperkirakan lebih rendah dibandingkan dengan harga minyak bumi yang diasumsikan pada tahun sebelumnya

4.      Pengerahan serta penggalian sumber-sumber penerimaan perpajakan perlu ditingkatkan

5.      Tersedianya barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari dalam jumlah banyak dan merata dengan harga yang stabil serta dapat diakses oleh rakyat banyak

6.      Kepastian sistem pembiayaan daerah yang adil, proposional, rasional, transparan, parsitipatif, dan bertanggung jawab

Untuk APBN tahun 2018 sendiri, Kementerian Keuangan RI menyusun asumsi dasar ekonomi makro sebagai landasan penyusunan sebagai berikut:

1.      Pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 5,4 persen

2.      Inflasi dapat terkendali dalam kisaran 3,5 persen

3.      Nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS adalah Rp 13.400

4.      Tingkat suku bunga SPN (Surat Perbendaharaan Negara) sebesar 5,2 persen

5.      Indonesia Crude Price (ICP atau harga minyak mentah di Indonesia) diperkirakan rata-rata mencapai USD 48 per barel.

6.      Lifting minyak dan gas bumi tahun 2018 diperkirakan masing-masing mencapai 800 ribu barel per hari dan 1.200.000 barel setara minyak per hari.

Jumlah besaran ekonomi makro diatas sangat dipengaruhi faktor luar (global) serta dalam negeri (domestik). Pengaruh faktor global meliputi harga komoditas, isu perdagangan internasional, serta keadaan geo politik. Pengaruh faktor domestik meliputi tingkat kepercayaan serta daya beli masyarakat, keyakinan pelaku usaha, kredit dan investasi langsung, perbaikan neraca pembayaran, serta penguatan cadangan devisa.

Secara singkat, alur penyusunan APBN terdiri dari:

1.      Penyusunan RAPBN (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional) oleh lembaga-lembaga terkait berdasarkan hasil analisis dari asumsi-asumsi makroekonomi.

2.      Pemerintah akan mengajukan RAPBN tersebut kepada DPR untuk didiskusikan lebih lanjut apakah RAPBN tersebut dapat disetujui atau tidak.

3.      Jika DPR menyetujui RAPBN tersebut, maka DPR akan mengesahkannya menjadi APBN. Jika DPR menolak RAPBN tersebut, maka pemerintah harus menggunakan APBN yang terdahulu.

Pada praktiknya, Kementerian Keuangan RI mencatat secara rinci tahap-tahap penyusunan APBN. Berikut adalah alur penyusunan APBN 2018:

1.      Januari – Maret 2017 ==> Penyusunan kapasitas fiskal

2.      9 Mei 2017 ==> SB Pagu Indikatif Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas

3.      19 Mei 2017 ==> Penyampaian KEM PPKF kepada DPR

4.      19 Mei – 5 Juni 2017 ==> Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2018

5.      16 Agustus 2017 ==> Pidato Presiden Penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN TA 2018

6.      25 Oktober 2017 ==> Sidang Paripurna Penetapan APBN 2018 (oleh DPR)

7.      22 November 2017 ==> UU Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBN tahun 2018

8.      30 November 2017 ==> Peraturan Presiden No. 107 Tahun 2017 tentang Rincian APBN TA 2018

9.      6 Desember 2017 ==> Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Susunan APBN

Seiring dengan berjalannya waktu, struktur ataupun postur APBN Indonesia mengalami beberapa perubahaan. Postur APBN pada tahun 2018 ini terdiri dari:

A. Pendapatan Negara

Pendapatan negara sendiri dapat diperoleh melalui:

§  Penerimaan Perpajakan

§  Penerimaan Negara Bukan Pajak

B. Belanja Negara

 

Belanja negara dibagi menjadi dua yaitu:

§  Belanja Pemerintah Pusat, meliputi;

§  Belanja K/L (Kementerian dan Lembaga)

§  Belanja Non K/L (Pembayaran bunga utang, subsidi, belanja lain-lain)

§  Transfer ke Daerah dan Dana Desa, meliputi;

§  Transfer ke Daerah (Dana bagi hasil, dana alokasi umum)

§  Dana Desa

C. Keseimbangan Primer

D. Surplus/Defisit Anggaran (Pendapatan Negara – Belanja Negara atau A – B)

E. Pembiayaan Anggaran

§  Pembiayaan utang

§  Pembiayaan Investasi

§  Pemberian Pinjaman

§  Kewajiban Penjaminan

§  Pembiayaan Lainnya

Berikut adalah Infografik dari Kementerian Keuangan RI terkait Postur APBN 2018

 


Sumber: Kementerian Keuangan RI

Pengertian APBD

APBD atau Anggarapn Pendapatan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan oleh pemeritah daerah di Indonesia. Jika APBN sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah pusat disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), penyusunan APBD disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Penyusunan APBN dilakukan oleh otoritas daerah sesuati dengan Peraturan Daerah (Perda) masing-masing wilayah.

Tujuan utama dari APDB adalah sebagai pedoman pemerintah daerah dalam mengatur pendapatan daerah serta pengeluaran daerah demi kesejahteraan daerah. APDB juga bertujuan sebagai koordinator pembiayaan dalam pemerintahan daerah dan menciptakan transparasi dalam anggaran pemeritah daerah.

Fungsi APBD

APBD juga memiliki fungsi seperti APBN yaitu:

1.      Fungsi Otoritas

APBD menjadi pedoman dalam pelaksanaan pendapatan serta belanja negara pada TA tertentu.

2.      Fungsi Perencanaan

APBD berfungsi sebagai pedoman dalam perencanaan anggaran keuangan daerah pada TA tertentu.

3.      Fungsi Pengawasan

APBD berfungsi untuk mengawasi kinerja dari pemerintah daerah dalam meningkatkan perekonomian daerah

4.      Fungsi Alokasi

APBD berfungsi sebagai pedoman dalam alokasi dana yang tepat bagi peningkatan perekonomian daerah. Alokasi penggunaan dana APBD haruslah sesuai dengan tujuan peningkatan perekonomian tersebut.

5.      Fungsi Distribusi

APBD haruslah didistribusikan secara merata dan adil.

6.      Fungsi Stabilitas

APBD harus dapat menjadi instrumen dalam kestabilan ekonomi daerah.

Mekanisme Penyusunan APBD

Mirip dengan APBN, alur penyusunan APBD adalah sebagai berikut:

1.      Pemerintah daerah menyusun RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

2.      Pemerintah daerah akan mengajukan RAPBD tersebut kepada DRPD untuk dirapatkan apakan RAPBD tersebut disetujui atau tidak.

3.      Jika DPRD memutuskan untuk menyetujui RAPBD, maka RAPBD akan disahkan menjadi APBD.

 

Susunan APBD

1.      Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah didapatkan dari:

§  Pendapatan Asli Daerah

§  Pajak Daerah (PBB, Pajak Cukai, Pajak Penghasilan, dll)

§  Retrebusi Daerah

§  Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

§  Pendapatan Asli Daerah Lain-Lain

§  Dana Perimbangan

§  Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

§  Dana Alokasi Khusus

§  Pendapatan Daerah Lain-Lain yang Sah

§  Pendapatan Hibah

2.      Belanja Daereah

Rincian belanja daerah yaitu:

§  Belanja Tidak Langsung

§  Belanja Pegawai

§  Belanja Bunga

§  Belanja Subsidi

§  Belanja Hibah

§  Belanja Bantuan Sosial

§  Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik

§  Belanja Langsung

§  Belanja Pegawai

§  Belanja Barang dan Jasa

§  Belanja Modal

3.      Pembiayaan

Tergantung kondisi APBD yang deficit atau surplus (Penerimaan – Belanja). Jika APBD mengalai defisit, maka pemerintah harus membayar kekurangan biaya tersebut. Sedangkan jika terjadi surplus, maka pemerintah akan menerima kembali dana lebih tersebut.

Sumber:

https://www.studiobelajar.com/apbn-apbd/

 

Kegunaan bumbu dasar

Bulan puasa sebentar lagi, kadang kala di waktu sahur waktu kita ternyata cukup banyak di habiskan untuk memasak, bahkan membuat bumbu jadi ...